Perjanjian Sewa Mobil

PERJANJIAN SEWA MOBIL

Pada hari ini, ………………… tanggal …………………. bulan ………………… tahun ………………….. (………………………), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. ………………………….., dalam kedudukannya sebagai Ketua Koperasi Karyawan ………………………. berdasarkan Surat Keputusan …………………… Selanjutnya disebut sebagai “ PIHAK PERTAMA “

II. ……………………, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Umum Bank ………………. berdasarkan ………………………………….., maka dalam hal ini sah bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Bank ………………….., yang berkedudukan di Jalan …………………………, untuk selanjutnya disebut sebagai ”PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”. Terlebih dahulu menerangkan bahwa :

– PIHAK KEDUA memerlukan sebuah 2 (dua) buah kendaraan roda 4 (empat) merk/ type Mitsubishi Triton VGT untuk kegiatan operasional dan dengan ini bermaksud menyewa kendaraan dari PIHAK PERTAMA.

– PIHAK PERTAMA menyetujui untuk menyewakan 2 (dua) buah kendaraan roda 4 (empat) merk/ type Mitsubishi Triton VGT miliknya kepada PIHAK KEDUA.

– Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri pada PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN ini (untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”).

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK , sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS DAN SPESIFIKASI

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan (2) dua unit kendaraan milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang disewakan oleh PIHAK PERTAMA untuk kegiatan operasional PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyewa dan menerima penyerahan kendaraan untuk kegiatan operasional tersebut (untuk selanjutnya disebut dengan “KENDARAAN”) dari PIHAK PERTAMA berupa 2 (dua) unit KENDARAAN milik PIHAK PERTAMA dengan identitas sebagai berikut :

– Mitsubishi Triton VGT

No. Polisi :

Tahun Pembuatan :

Warna :

No.Rangka :

No.mesin :

No. BPKB :

No. STNK :

– Mitsubishi Triton VGT

No. Polisi :

Tahun Pembuatan :

Warna :

No.Rangka :

No.mesin :

No. BPKB :

No. STNK :

Foto kendaraan sebagai terlampir

Pasal 2

PERUNTUKKAN

KENDARAAN yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa penggunaan KENDARAAN akan tetap demikian, kecuali disetujui lain secara tertulis oleh PARA PIHAK .

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA

1. Jangka waktu sewa KENDARAAN Mitsubishi Triton VGT ditentukan selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan 1 Maret 2012.

2. Jangka waktu sewa KENDARAAN Mitsubishi Triton VGT ditentukan selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 September 2011 sampai dengan 8 Maret 2012.

3. Apabila disepakati oleh PARA PIHAK , perjanjian ini dapat diperpanjang setelah sebelumnya didahului oleh adanya surat permohonan dari salah satu pihak dan telah disetujui oleh pihak lainnya, setidaknya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 4

HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga sewa 2 (dua) unit KENDARAAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ditentukan sebagai berikut :

a. Harga sewa KENDARAAN Mitsubishi Triton VGT selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

b. Harga sewa KENDARAAN Mitsubishi Triton VGT selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah rupiah).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan perjanjian ini yang akan dibayar oleh PIHAK KEDUA sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA

3. Pembayaran pertama dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penandatangan perjanjian oleh PARA PIHAK , dengan cara di kredit ke rekening giro Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Cabang Utama Samarinda dengan A/C Nomor 0011509297.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

Menyediakan KENDARAAN cadangan yang sekelas/ setara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Perjanjian, dalam keadaan layak pakai/siap untuk dioperasikan, dalam hal KENDARAAN yang disewa sedang terkena musibah, kecelakaan, diperbaiki dan/ atau sedang dilakukan perawatan yang memerlukan waktu perbaikan / perawatan lebih dari 7 (tujuh) jam pada hari kerja

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam huruf a tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan biaya sewa yang telah dikeluarkan dikurangi dengan biaya sewa untuk jangka waktu yang telah berjalan.

PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pemeliharaan, service, perbaikan atas KENDARAAN , dan penyediaan suku cadang, sehingga selalu layak dan siap untuk dioperasikan serta berkewajiban melakukan pengurusan, perpanjangan dokumen KENDARAAN .

PIHAK PERTAMA berkewajiban mengasuransikan KENDARAAN tersebut pada perusahaan asuransi, serta menutup asuransi atas semua resiko, termasuk tidak terbatas pada kerusakan dan kehilangan.

Menyerahkan KENDARAAN sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menyediakan perlengkapan standar di dalam KENDARAAN termasuk tetapi tidak terbatas pada Ban Serep, Dongkrak, peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K ), dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

a. Melaksanakan pembayaran biaya sewa kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada pasal 4 dalam Perjanjian.

b. Mengunakan KENDARAAN tersebut sebaik – baiknya sebagimana dimaksud didalam Pasal 2 diatas.

c. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA, apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan atas KENDARAAN dalam jangka waktu selambat – lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/ atau dalam jangka waktu tertentu yang karena suatu keadaan dapat diterima PIHAK PERTAMA dengan disertai bukti laporan dari kepolisian

Pasal 6

PAJAK STNK DAN ASURANSI.

Dalam hal pengurusan dan biaya STNK serta asuransi termasuk asuransi all risk KENDARAAN setiap tahunnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Seluruh biaya pemeliharaan dan atau perawatan seperti , spart part, tune up, penggantian ban dan sebagainya menjadi tanggung jawab PARA PIHAK , dengan beban masing-masing pihak sebesar 50 %, sedangkan pelumas dan bahan bakar minyak menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menambah, mengganti atau pun memodifikasi perlengkapan elektronik standar yang melekat pada KENDARAAN seperti pendingin udara, perlengkapan sound system ataupun system alarm.

2. Bila perlengkapan elektronik standar yang melekat pada KENDARAAN tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka diadakan perbaikan yang berlaku pada pasal 5.

3. Pada saat berakhirnya masa sewa, PIHAK KEDUA harus menyerahkan KENDARAAN dengan perlengkapan tambahan sebagaimana pada waktu diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PENGURUSAN KLAIM ASURANSI DAN KECELAKAAN

1. Apabila terjadi suatu musibah / kecelakaan dalam lingkup jaminan asuransi all risk maka PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pengurusan klaim asuransi tersebut berdasarkan laporan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Apabila terjadi suatu musibah / kecelakaan yang mengakibatkan Obyek Sewa tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, maka PIHAK PERTAMA wajib menyediakan KENDARAAN pengganti yang setara dengan obyek sewa.

3. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat meneyediakan KENDARAAN pengganti Obyek Sewa, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan biaya sewa yang telah dikeluarkan dikurangi dengan biaya sewa, untuk jangka waktu sewa yang telah berjalan.

Pasal 10

JAMINAN DAN PERNYATAAN

1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut :

· PIHAK PERTAMA menjamin bahwa KENDARAAN yang disewakan adalah milik PIHAK PERTAMA yang sah serta tidak sedang dalam keadaan sengketa, sitaan, atau dalam proses hukum/peradilan

· PIHAK PERTAMA menjamin bahwa KENDARAAN yang disewakan tersebut tidak sedang dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga.

· Sesuai dengan tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA menjamin bahwa PIHAK KEDUA dapat menggunakan KENDARAAN dengan aman tanpa gangguan ataupun klaim dari pihak ketiga.

· PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan KENDARAAN , termasuk melunasi biaya dokumen, service, dan kewajiban yang timbul sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 5 diatas

2. PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

· PIHAK KEDUA tidak boleh mengulang sewakan dan/atau menyewakan atau menjadikan KENDARAAN sebagai agunan kepada pihak ketiga.

· PIHAK KEDUA tidak berhak melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari KENDARAAN , menambah atau meniadakan perlengkapan original dari KENDARAAN kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

· KENDARAAN yang disewa akan dibawa dan disimpan di tempat/ garasi PIHAK KEDUA pada tempat yang aman.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan force majeur dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada rusaknya objek sewa karena :

a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir , kebakaran dan bencana alam lainnya.

b. Perang, huru-hara terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal.

c. Kebijakan ekonomi

2. Dalam hal terjadi Force Majeur sebagaimana dimaksud diatas sehingga menyebabkan kerusakan pada KENDARAAN , maka Pihak yang mengalami keadaan force majeur berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan force majeur tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

3. Apabila PIHAK yang mengalami keadaan force majeur tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekwensi yang mungkin timbul menjadi beban pihak yang mengalami force majeur.

4. Dalam hal ini Force Majeur terjadi secara terus menerus maka pihak yang tidak mengalami force Majeur dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan perjanjian, apabila pihak yang tidak mengalami force Majeur berkehendak untuk menghentikan perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengalami force majeur dalam waktu yang dianggap laik oleh pihak yang tidak mengalami force majeur.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian..

2. PIHAK KEDUA dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelum pemutusan berakhirnya perjanjian.

3. Saat berakhirnya perjanjian PIHAK KEDUA harus mengembalikan KENDARAAN kepada PIHAK PERTAMA di Samarinda.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan untuk Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirim melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : ……………………

Alamat : ……………………

Telepon : ……………………

Nomor Fax : ……………………

Up : ………………………

PIHAK KEDUA

Nama : ……………………

Alamat : …………………….

Nomor Telepon : …………………….

Nomor Fax : …………………….

Up : ……………………….

Apabila salah satu diantara PARA PIHAK berpindah alamat, wajib memberitahukan kepada Pihak Lainnya dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum pindah ke alamat lain.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan semua perselisihan secara musyawarah mufakat kekeluargaan dan jika tidak terdapat kata sepakat PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Arbitrase, dan jika masih belum terdapat kata sepakat, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Pengadilan sehingga PARA PIHAK Memilih domisili hukum yang tetap dan tidak dapat diubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 15

PENUTUP

1. Perjanjian ini efektig berlaku sejak tanggal sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 3 perjanjian ini.

2. Terhadap Perjanjian ini PARA PIHAK tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian sewa menyewa ini atau perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK , akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam addendum Perjanjian Sewa yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, sehingga mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian sewa menyewa ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

___________________

_______________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s