Perjanjian Pengangkutan

PERJANJIAN PENGANGKUTAN BATUBARA

PERJANJIAN PENGANGKUTAN BATUBARA ini (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) dibuat pada Hari …………, Tanggal ………………, Bulan …………….., Tahun ………………….. (………………………..) antara :

1.       PT. …………………., suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia, berkantor di Jl. …………………………. No. ….., …………………., dalam hal ini diwakili oleh ……………., selaku Direktur Utama. (Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA).

dengan

2.       PT. ………………………), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia, berkantor di Gedung …………………….., dalam hal ini diwakili oleh …………………….., selaku Direktur Utama. (Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA).

(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan secara individu sebagai “PIHAK”)

PARA PIHAK DENGAN INI MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

(a)           Dengan tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam Perjanjian, PIHAK KEDUA bermaksud menggunakan jasa PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengangkutan batubara.
(b)          Batubara yang akan diangkut dari area tambang yang terletak di stockpile milik CTSP yang berada di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun (Selanjutnya disebut sebagai “Ärea Tambang”) ke Jetty Stockpile yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK KEDUA (Selanjutnya disebut sebagai “Tempat Penyerahan”).
(c)           PIHAK PERTAMA telah memiliki pengalaman di bidang pengangkutan batubara di Indonesia.
(d)          PIHAK PERTAMA setuju untuk mengangkut Batubara dan melaksanakan jasa- jasa terkait sebagaimana tersebut diatas dan dalam Perjanjian ini untuk kepentingan PIHAK KEDUA, dengan tunduk pada ketentuan – ketentuan dan persyaratan – persyaratan dalam Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, PARA PIHAK dengan ini menyetujui hal – hal sebagai berikut :

PASAL 1
DEFINISI – DEFINISI
Kecuali ditunjukkan sebaliknya, seluruh rujukan terhadap Pasal berarti Pasal dari Perjanjian ini, kecuali disebutkan sebaliknya, seluruh rujukan terhadap perjanjian – perjanjian atau Perjanjian – Perjanjian tersebut berikut seluruh lampiran – lampirannya, dan perubahannya dari waktu ke waktu.

PASAL 2
JUMLAH
1.              PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk setiap saat siap dan sanggup mengangkut Batubara dari berbagai tempat – tempat pemuatan yang telah disetujui di Area Tambang ke Tempat Penyerahan/ Stockpile Jetty, sebagaimana ditentukan oleh PIHAK KEDUA (Jumlah dan data Truk terlampir).
2.              PIHAK KEDUA akan memuat jumlah batubara yang dianggap layak menurut PARA PIHAK ke atas Dump truk (DT) milik PIHAK PERTAMA dan selanjutnya ditimbang di jembatan timbang milik PIHAK KEDUA sebelum diberangkatkan, selanjutnya PIHAK PERTAMA akan diberitahu mengenai jumlah tersebut dalam bentuk tertulis.

PASAL 3
OBJEK PERJANJIAN
1.              Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA menyediakan ….. (………) Unit Dump Truk dalam kondisi baik, layak jalan, dan tahun pembuatan tidak kurang dari Tahun 2008, dilengkapi peralatan yang cukup, serta surat-surat kendaraan lengkap.
2.              Kondisi dan kelayakan Unit Dump Truk akan di periksa/di verifikasi oleh Pihak yang telah ditunjuk PIHAK KEDUA. Apabila dinyatakan layak, maka unit Dump Truck tersebut dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA, dan apabila tidak layak, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menggantinya dengan yang layak sesuai dengan persyaratan.
3.              Salinan BPKB dan STNK dari masing-masing kendaraan wajib diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat penandatangan perjanjian ini.

PASAL 4
BIAYA PENGANGKUTAN
1.              Biaya PENGANGKUTAN:
PIHAK PERTAMA akan dibayar dalam mata uang Rupiah (“Rp”) (“Pembayaran PENGANGKUTAN”) untuk mengangkut Batubara sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian ini adalah senilai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per ton.
2.              Biaya pengangkutan sudah termasuk biaya muat dan bongkar muatan. Pemuatan batubara dilakukan di mulut tambang tempat pemotongan batubara/tempat dermaga jebak.
Biaya – biaya diatas termasuk, setiap ongkos / donasi pihak ketiga / menutupi terpal / pemindahan terpal pada truk / dan seluruh ongkos selama perjalanan jika ada /termasuk biaya legal yang berhubungan dengan pengangkutan truk hingga ke tempat tujuan.
3.              PARA PIHAK sepakat selama perjanjian ini berlangsung harga yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian ini tidak akan berubah.

PASAL 4
PERPAJAKAN
1.              PARA PIHAK menyatakan tunduk terhadap kewajiban perpajakan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2.              Harga dalam perjanjian ini belum termasuk pajak, kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) menjadi beban PIHAK PERTAMA dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 5
SURAT TAGIHAN DAN PEMBAYARAN
1.              Surat Tagihan untuk Pembayaran PENGANGKUTAN akan disampaikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 5(lima) hari kepada untuk setiap 2500 ton batubara yang diangkut dan disesuaikan pada tempat tujuan. PIHAK KEDUA diharuskan untuk membayar seluruh tagihan yang tertera pada surat tagihan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan tagihan.
2.              Batubara Yang Diangkut (dalam satuan Ton).
PARA PIHAK harus memastikan bahwa setiap truk memiliki slip pengiriman yang menyatakan Jumlah Batubara (dalam Ton) yang dimuat pada area tambang muat berdasarkan hasil jembatan timbang milik PIHAK KEDUA. Surat tagihan akan diverifikasi dengan daftar / tanda terima pengiriman yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA. Finalisasi jumlah batubara dihitung dari jumlah tonase yang diterima di pelabuhan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berdasarkan slip jembatan timbang di tempat penyerahan.
3.              Mata Uang dan Metode Pembayaran
Seluruh pembayaran yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dalam Rupiah dan dibayarkan dengan menggunakan transfer kawat ke rekening bank PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan.
4.      Komisi untuk mediator
Komisi untuk tim mediasi (mediator) sebesar Rp. 5,000.00 ( Lima Ribu Rupiah) per ton   akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA langsung sesuai dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA ke rekening Bank Permata, Cabang Adhi Graha, Jakarta Selatan, No. 4101198486 atas nama Refnaldi, yang kemudian dibagi kepada mediator yang lainnya, sehingga nilai pembayaran yang disampaikan kepada rekening PIHAK PERTAMA menjadi Rp. 75,000.00 ( Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per ton.

PASAL 6
JANGKA WAKTU
1.              Perjanjian ini berlaku selama  masih adanya produksi batubara oleh PIHAK KEDUA dan ketersediaan batubara PIHAK KEDUA yang dijual kepada Pembeli dari PIHAK KEDUA.
2.              Perjanjian ini dapat diakhiri, apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri dengan memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kepada pihak yang lain.

PASAL 7
LINGKUP PEKERJAAN
1.              PIHAK PERTAMA berkewajiban, sejak dan setelah tanggal Perjanjian ini, memastikan bahwa Batubara diangkut dan diantar dari Area tambang ke Tempat Penyerahan/ Stockpile Jetty yang telah ditentukan PIHAK KEDUA. Adanya penyalahgunaan batubara antara tempat pemuatan dan pembongkaran, serta pencurian batubara pada saat transit dari pemuatan ke tempat tujuan adalah tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepenuhmya. Biaya atas batubara akan ditanggung PIHAK PERTAMA apabila terdapat kekurangan jumlah batubara dari jumlah pada saat pemuatan ke truk.
2.              PIHAK PERTAMA atas biayanya sendiri bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi untuk truk dan salinan atas polis asuransi akan diserahkan ke PIHAK KEDUA.
3.              PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan personil dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 8
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1.              PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana sebagaimana diatur dalam perjanjian ini secara berkelanjutan dan tidak terputus dari Area Tambang ke Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty untuk PIHAK KEDUA.
2.              PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan  truk –truk yang siap dan layak pakai untuk PIHAK KEDUA di Areal Tambang menuju Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty yang telah ditentukan PIHAK KEDUA.
3.              PIHAK PERTAMA berkewajiban, atas biayanya sendiri, bertanggung jawab atas segala aspek sehubungan dengan Lingkup Kerja termasuk tidak terbatas untuk mematuhi dalam rangka pengoperasian Truk dari Area Tambang hingga Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty.
4.              PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memelihara Truk untuk kepentingan Perjanjian ini dan dalam kondisi yang layak dan dapat diterima oleh PIHAK KEDUA.
5.              PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap masalah yang berhubungan dengan masyarakat seperti pengangkutan/transportasi, penutupan terpal, dan biaya jalan tol (jika ada) pada setiap titik sehubungan dengan pengiriman batubara secara aman dari Area Tambang ke Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty.
6.              PIHAK PERTAMA berkewajiban atas biayanya sendiri untuk menyediakan personil yang terlatih dan mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan Lingkup Pekerjaan.
7.              PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan bahan bakar, bahan yang dapat dikonsumsi (consumable material), serta suku cadang yang untuk kelancaran jalannya Truk
8.              PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar seluruh gaji dan fasilitas – fasilitas tambahan yang terhutang kepada karyawannya sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban – kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini dan mengatur perolehan semua izin, surat – surat, dokumen – dokumen serta persetujuan lain yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bagi karyawannya agar dapat melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini.
9.              PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memastikan bahwa batubara tiba di Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty dalam jumlah yang sama saat dimuat pada Area Tambang dengan merujuk hasil timbangan di Jembatan Timbang.  Jika PIHAK KEDUA menemukan kekurangan dalam jumlah batubara atau jika terdapat truk yang hilang maka PIHAK KEDUA akan mengenakan denda 100% dari biaya kepada PIHAK PERTAMA  yang dapat dikurangi dari pembayaran PIHAK PERTAMA atau PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya – biaya tersebut, yang mana yang dapat diterima oleh PIHAK KEDUA.
10.          PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas seluruh kecelakaan termasuk namun tidak terbatas pada kecelakaan yang terjadi di aras/di luar jalan.
11.          PIHAK PERTAMA berkewajiban  melaksanakan jasa – jasanya dengan baik dan efisien dan akan membebaskan PIHAK KEDUA dari klaim yang timbul dari kegagalan pelaksanaannya ataupun kegagalan pelaksanaan karyawannya.
12.          PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung PPh/setiap pajak dan/atau pembayaran yang dapat dibayarkan kepada setiap badan berwenang Republik Indonesia sehubungan dengan Lingkup Kerja.
13.          PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memastikan bahwa pengemudi – pengemudi dan personil lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan Lingkup Kerja tersedia 24 jam.
14.          PIHAK PERTAMA berkewajiban melengkapi Alat Pengaman Diri (APD) untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi pengemudi – pengemudi dan personil lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan Lingkup Kerja di Areal Pertambangan.
15.          PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan akomodasi berupa tempat tinggal dan konsumsi bagi pengemudi – pengemudi dan personil lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan Lingkup Kerja selama bekerja di Areal Tambang PIHAK KEDUA.
16.          PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas personil/anak buah dan mesin-mesin milik PIHAK KEDUA, disamping atas personil/anak  buah dan mesin dari PIHAK PERTAMA dan termasuk bertanggung jawab untuk setiap kehilangan dan/ atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaian anak buah PIHAK PERTAMA kepada mesinnya milik PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab untuk kecelakaan/ pencurian/ atau setiap kehilangan yang disebabkan oleh personil/anak buah dan/atau mesin PIHAK PERTAMA.
17.          PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan perbaikan secara wajar atas truk apabila diminta oleh PIHAK KEDUA.
18.          Pada saat PIHAK PERTAMA melakukan perbaikan, atau mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat mengangkut batubara dari Areal Tambang ke tempat Penyerahan, PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk menyediakan truk pengganti bagi PIHAK KEDUA tanpa ada pembebanan biaya apapun kepada PIHAK KEDUA.
19.          PIHAK PERTAMA berhak atas setiap pembayaran dengan jumlah dan batas waktu yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam perjanjian ini

PASAL 9
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1.              PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga timbunan batubara pada Area Tambang senantiasa siap dan mampu untuk menyediakan pasokan Batubara ke truk.
2.              PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 perjanjian ini.
3.              Tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, apabila tidak terdapat batubara yang tersedia disebabkan karena hujan lebat/masalah lokal/ketidak pastian/ atau masalah lain yang berada diluar kendali PIHAK KEDUA.
4.              PIHAK KEDUA dan pihak-pihak yang ditunjuknya/kuasanya mempunyai hak untuk memeriksa truk-truk dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan yang wajar kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 10
PELABUHAN PENYERAHAN PENGGANTI
Jika Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty tidak dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA karena sebab apapun, baik sebagai akibat  dari terjadinya suatu peristiwa keadaan kahar atau hal lainnya, maka PIHAK KEDUA dapat meminta seluruh atau sebagian dari pengangkutan batubara berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dari Area Tambang ke suatu tempat penyerahaan pengganti yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, dengan syarat bahwa PIHAK KEDUA senantiasa memberikan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA untuk setiap tambahan jarak sesuai dengan tarif yang wajar.

PASAL 11
INDEPENDENSI
PIHAK PERTAMA setiap saat akan selalu menjadi Pihak yang independent dan tidak akan mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai agen dari PIHAK KEDUA ataupun mempunyai kewenangan untuk mengikat PIHAK KEDUA dengan pihak manapun dengan cara apapun. Seluruh pihak yang dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan atas Perjanjian ini, akan setiap saat selama jangka waktu dari Perjanjian ini menjadi pekerja dari PIHAK PERTAMA dan bukan PIHAK KEDUA.

PASAL 12
GANTI RUGI OLEH PIHAK PERTAMA
1.              Ganti Rugi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Sebagai tambahan atas kewajiban-kewajiban lain yang dimaksud dalam Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab atas dan akan membela serta membebaskan PIHAK KEDUA dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim yang berhubungan dengan kematian atau kecelakaan anak buah PIHAK PERTAMA atau, terhadap kerugian atau berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara ini, kecuali disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh PIHAK KEDUA. Lebih lanjut PIHAK PERTAMA akan membela, memberi ganti rugi dan membebaskan PIHAK KEDUA dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim yang berhubungan dengan kematian ataupun kecelakaan terhadap pihak ketiga atau terhadap kerugian atau kerusakan property pihak ketiga, yang mana timbul ataupun secara langsung maupun tidak langsung berhubung dengan pelaksanaan kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini.
2.              Sub Perjanjian
PIHAK PERTAMA tidak akan menunjuk subPerjanjiantor atau membentuk agen untuk melaksanakan sebagian ataupun seluruh Lingkup Pekerjaan. PARA PIHAK setuju bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri atas diskresi tunggal PIHAK KEDUA dan tidak ada pembayaran apapun yang harus dibayarkan dalam hal tersebut.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR
1.              Istilah “keadaan kahar” berarti setiap kejadiaan yang secara wajar berada diluar kendali dari atau kesalahan atau kelalaian dari Pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar, dan dimana telah dilakukan suatu tindakan yang hati-hati atau terjadinya ekspansi yang wajar, Pihak tersebut tidak dapat mencegah ataupun mengatasi suatu keadaan Kahar, dengan tanpa mempertimbangkan apakah kejadian tersebut dapat diramalkan, seperti termasuk namun tidak terbatas pada tindakan Tuhan, tindakan musuh masyarakat, pemberontakan, kerusuhan , pemogokan, penutupan, sengketa perburuhan, gangguan atau keresahan, kekurangan tenaga kerja, bahan-bahan atau bahan bakar, kebakaran, ledakan, tanah longsor, gempa bumi, badai, banjir, kondisi sungai, kerusakan yang berpengaruh besar atau signifikan atas, atau kerusakan dari, peralatan atau fasilitas pabrik (termasuk pemadaman darurat dari alat-alat atau fasilitas dalam rangka melakukan perbaikan untuk mencegah tidak dapat digunakan atau kerusakan terhadapnya), gangguan terhadap atau keterlambatan dari Pengiriman, embargo, blokade, ketidakmampuan mendapatkan ijin atau persetujuan dari institusi Pemerintahan maupun, tindakan pejabat sipil atau militer,dan sebab lain dengan jenis atau karakter yang disebutkan disini,baik dapat diramalkan atau tidak, yang secara keseluruhan atau sebagian menghalangi penambangan, persiapan, pengangkutan, pemuatan atau transportasi batubara oleh PIHAK KEDUA atau penerimaan dan, pengangkutannya oleh PIHAK PERTAMA.
2.              Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak harus secara melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peristiwa Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan keterangan sebanyak mungkin dan berkewajiban secara langsung memberitahukan kepada pihak lainnya. Segera setelah Keadaan Kahar berakhir, Pihak yang terkena dampak diharuskan untuk segera melaksanakan kewajiban yang tertunda dengan segera.

PASAL 14
PENGAKHIRAN
1.              PIHAK KEDUA dapat menangguhkan atau mengakhiri Perjanjian ini kapanpun dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, tanpa dikenakan penalty dan tanpa mengesampingkan hak-hak pemulihan-pemulihan lain PIHAK KEDUA sebagaimana diberikan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian ini, apabila :
a.              PIHAK PERTAMA gagal melaksanakan secara baik kewajiban-kewajibannya kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah dikirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang menyatakan penyebab dari kegagalan tersebut.
b.             PIHAK PERTAMA dinyatakan berasalah atas malapraktik atau terlibat dalam aktivitas illegal sehubungan dengan lingkup kerja
c.                     PIHAK PERTAMA menjadi insolven atau tidak mampu membayar hutang-hutang  saat jatuh tempo atau pailit atau menjadi subyek dari acara kepailitan atau insolvesi ,baik secara sukarela maupun tidak.
2.              PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan atau mengakhiri Perjanjian ini kapanpun dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA, tanpa dikenakan penalty atau mengesampingkan hak-hak pemulihan-pemulihan lain yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diberikan oleh hukum atau berdasarkan Perjanjian ini, apabila :
a.              PIHAK KEDUA gagal dalam melaksanakan secara baik kewajiban-kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pengiriman sebuah pemberitahuan tertulis yang menyatakan sifat dari kegagalan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
b.             Adanya pembatasan dari pihak ketiga seperti dari Pemerintah Lokal/Pusat,PIHAK PERTAMA Gas dan Minyak serta masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari.
c.                     Kadaluwarsa atau pengakhiran dari Perjanjian ini tidak akan membebaskan masing-masing Pihak  dari kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya yang timbul sebelum tanggal kadaluarsa atau pengakhiran.
3.              PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh diperlukan penetapan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 15
HUKUM YANG BERLAKU
Perjanjian ini adalah merupakan hukum dan berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia.

PASAL 16
PENYELESAIAN SENGKETA
1.       Hal-hal yang tak terduga
PARA PIHAK menyadari bahwa hal-hal yang tak terduga mungkin timbul di kemudian hari yang tidak dapat diperkirakan pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dan untuk itu PARA PIHAK sepakat bahwa akan senantiasa berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul karena hal-hal yang tak terduga tersebut dengan semangat kerjasama dan saling pengertian.
2.       Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi sengketa antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila upaya musyawarah tersebut tetap tidak menemui jalan keluar maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dan memilih domisili hukumnya di Pengadilan Negeri Jambi.
3.       PARA PIHAK sepakat dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian akan mengabaikan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Republik Indonesia sepanjang mengenai dipersyaratkannya suatu putusan hakim untuk melakukan pembatalan Perjanjian.

PASAL 17
PENGALIHAN
Tidak satupun dari PARA PIHAK mempunyai hak untuk mengalihkan atau dengan cara lain memindahkan hak – haknya, kepemilikan – kepemilikannya, kepentingan – kepentingan atau kewajiban – kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian manapun lainnya yang dimaksudkan oleh Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya (dimana persetujuan tersebut sewajarnya tidak ditahan atau di hambat) dan setiap pengalihan atau pemindahan yang bertentangan dengan Pasal ini dianggap batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

PASAL 18
PERUBAHAN DAN PENGESAMPINGAN
1.              Setiap penambahan dan perubahan terhadap Perjanjian ini wajib dilakukan dengan instrument tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2.              Setiap penambahan dan perubahan terhadap Perjanjian ini hanya akan dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK terhadap penambahan maupun perubahan tersebut.

PASAL 19
KETERPISAHAN
Apabila setiap ketentuan,  janji, prasyarat atau pasal manapun dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah ataupun tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dari Perjanjian ini, dan pelaksanaan dari ketentuan, janji, prasyarat ataupun pasal terhadap orang atau keadaan selain dari hal dinyatakan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, akan tetap sah serta dapat dilaksanakan sepanjang diperbolehkan oleh hukum, kecuali ketentuan, janji, prasyarat atau pasal tersebut dalam Perjanjian ini adalah bagian yang material dari Perjanjian maka PARA PIHAK akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyetujui revisi atau penggantian atas ketentuan tersebut.

PASAL 20
PEMBERITAHUAN
Kecuali apabila ditentukan lain didalam Perjanjian ini, agar semua pemberitahuan, permintaan dan tuntutan atau komunikasi lain dengan atau atas masing – masing Pihak disini agar berlaku secara efektif harus dilakukan secara tertulis (termasuk dengan telekopi, teleks, atau komunikasi melalui kabel), dan akan dianggap telah diberikan atau telah diberikan secara langsung, atau diterima melalui surat, biaya pos yang telah dibayar terlebih dahulu, atau dalam hal pemberitahuan teleks, saat dikirimkan, jawaban kembali diterima, atau dalam hal pemberitahuan telekopi, ketika dikirimkan atau melalui jasa kurir semalam yang diakui secara internasional, dua hari kerja setelah pengiriman melalui layanan kurir tersebut, alamat dapat ditujukan oleh Pihak manapun dalam Perjanjian ini dengan sebuah pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

1.       Nama            : ……………………………………..
Alamat         : ………………………………………
Jabatan        : ……………………………………..
Tlp                 : ……………………………………..
Fax                                 : ……………………………………..
Email             : …………………………………….
2.       Nama            : …………………………………….
Alamat         : ………………………………………
Jabatan        : ……………………………………..
Tlp                 : ……………………………………..
Fax                                 : ……………………………………..
Email             : …………………………………….
PASAL 21
KESELURUHAN KESEPAKATAN
Perjanjian ini meliputi seluruh kesepakatan, janji – janji, dan pengertian – pengertian dari PARA PIHAK tentang segala hal yang diatur dalam Perjanjian, dan menggantikan seluruh diskusi – diskusi, kesepakatan  dan pengertian – pengertian yang telah ada sebelumnya diantara PARA PIHAK tentang segala hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 22
ADDENDUM
PARA PIHAK setuju bahwa lampiran, addendum/ perjanjian terpisah, amandemen akan ditandatangani untuk hal – hal yang tidak dibahas dalam Perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

PASAL 23
SALINAN – SALINAN
Perjanjian ini dapat ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam beberapa salinan, yang mana masing – masing salinan dianggap sebagai dokumen asli dari Perjanjian.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK oleh pejabat – pejabatnya yang telah diberikan kewenangan secara patut pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas.

PIHAK PERTAMA                                                                              PIHAK KEDUA

________________                                                                           _______________
Direktur                                                                                               Direktur Utama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s