Perjanjian Sewa Mobil

PERJANJIAN SEWA – KENDARAAN
No : …………………………

Perjanjian Sewa Kendaraan ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani di Tanjung Redeb, pada hari ini, Rabu tanggal 15 Desember 2010, oleh dan antara:

I. Setya Pramono, Swasta, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan FE71 Mikrobis, beralamat di ………………………………., (selanjutnya disebut “PEMILIK/ PIHAK PERTAMA”).

II. Perseroan Komanditer CV. Anugerah Bumi, dalam hal ini diwakili oleh ……………………… selaku Direktur, berkedudukan di ………………, beralamat di kantor di ……………………………, demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (selanjutnya disebut “PENYEWA/ PIHAK KEDUA”).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”. Terlebih dahulu menerangkan:

Bahwa,
– PIHAK PERTAMA adalah pengusaha yang memiliki beberapa unit kendaraan termasuk sebuah 1 (satu) buah kendaraan Mikrobus Merk Mitsubishi Type FE71 AC dengan 15 (lima belas) tempat duduk (seat) untuk disewakan kepada pihak yang memerlukan.
– PIHAK KEDUA memerlukan sebuah 1 (satu) buah kendaraan Mikrobus Merk Mitsubishi Type FE71 AC dengan 15 (lima belas) tempat duduk (seat) untuk kegiatan operasional dan dengan ini bermaksud menyewa kendaraan dari PIHAK PERTAMA.
– Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN ini (untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”).

Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
JENIS KENDARAAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan dua buah kendaraan milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang disewakan oleh PIHAK PERTAMA untuk kegiatan operasional PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyewa dan menerima penyerahan kendaraan untuk kegiatan operasional tersebut (untuk selanjutnya disebut dengan “KENDARAAN”) dari PIHAK PERTAMA berupa 2 (dua) unit KENDARAAN milik PIHAK PERTAMA dengan identitas sebagai berikut ;

1. Mitsubishi FE71 AC 15 seat (Diesel)
• Tahun Pembuatan : 2010
• Warna : putih
• No.Rangka : MHMFE71P9AK002424
• No.mesin : 4D34T-F76033
• No. Polisi : (dalam proses pengurusan)
• Kapasitas Mesin (cc) : 3.900 cc
• Bahan Bakar : Solar
• BPKB Atas Nama : Setya Pramono
PASAL 2
PERUNTUKKAN KENDARAAN

KENDARAAN yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa penggunaan KENDARAAN akan tetap demikian, kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Para Pihak.
PASAL 3
PERIODE SEWA DAN BIAYA SEWA

3.1. Periode sewa dalam Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan efektif terhitung sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012.

3.2. Total biaya sewa per bulan untuk masing – masing KENDARAAN adalah sebesar Rp. 12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) nett per bulan .
• Biaya sewa KENDARAAN perbulan tersebut sudah termasuk pajak-pajak (PPN + PPh) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

3.3. Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perubahan biaya sewa maka akan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 4
KEWAJIBAN – KEWAJIBAN

4.1. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
a. Menyediakan kendaraan cadangan yang sekelas/ setara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Perjanjian, dalam keadaan Iayak pakai/siap untuk dioperasikan, dalam hal KENDARAAN yang disewa sedang diperbaiki dan/ atau sedang dilakukan perawatan yang memerlukan waktu perbaikan / perawatan lebih dari 7 (tujuh) jam pada hari kerja

b. Atas biaya PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pemeliharaan, service, perbaikan atas kendaraan, dan penyediaan suku cadang, sehingga selalu Iayak dan siap untuk dioperasikan serta berkewajiban melakukan pengurusan, perpanjangan dokumen kendaraan (termasuk tidak terbatas pada perpanjangan STNK).

c. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengasuransikan KENDARAAN tersebut pada perusahaan asuransi, serta menutup asuransi atas semua resiko, termasuk tidak terbatas pada kerusakan dan kehilangan.
d. Menyerahkan Kendaraan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

e. Menyediakan perlengkapan standar di dalam Kendaraan termasuk tetapi tidak terbatas pada Ban Serep, Dongkrak, peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K ), dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
a. Melaksanakan pembayaran biaya sewa kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada pasal 3 dalam Perjanjian.

b. Mengunakan KENDARAAN tersebut sebaik – baiknya sebagimana dimaksud didalam Pasal 2 diatas.

c. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA, apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan atas KENDARAAN dalam jangka waktu selambat – lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/ atau dalam jangka waktu tertentu yang karena suatu keadaan dapat diterima PIHAK PERTAMA dengan disertai bukti laporan dari kepolisian
PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

Disepakati bahwa pembayaran sepenuhnya dari biaya periode sewa selama 1 (satu) bulan masing – masing KENDARAAN adalah sesuai ketentuan Pasal 3.2. dengan ketentuan sebagai berikut :

• Atas sewa KENDARAAN akan dibayarkan pada awal bulan periode sewa yang bersangkutan , yaitu pada setiap tanggal 01 (satu) dan/ atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur lainnya.
• Biaya sewa sebagaimana dimaksud pasal 3 dibayarkan melalui rekening :
Bank : BRI
Cabang : Tanjung Redeb
No. Rek : 3436-01-020786-531
Atas Nama : LENNI D.

PASAL 6
PEMUTUSAN PERPANJANGAN DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN

6.1. Para Pihak berhak untuk mengakhiri maupun memperpanjang dengan menyampaikan permohonan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya periode berlakunya Perjanjian dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.

6.2. Para Pihak sepakat bahwa pada tanggal berakhimya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan akan mengembalikan KENDARAAN kepada PIHAK PERTAMA pada tempat yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 7
JAMINAN DAN KEWAJIBAN

7.1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut :
• PIHAK PERTAMA menjamin bahwa KENDARAAN yang disewakan adalah milik PIHAK PERTAMA yang sah serta tidak sedang dalam keadaan sengketa, sitaan, atau dalam proses hukum/peradilan
• PIHAK PERTAMA menjamin bahwa KENDARAAN yang disewakan tersebut tidak sedang dalam keadaan dijaminkan atau sengketa dengan pihak ketiga.
• Sesuai dengan tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA menjamin bahwa PIHAK KEDUA dapat menggunakan kendaraan dengan aman tanpa gangguan ataupun klaim dari pihak ketiga.
• PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas perawatan KENDARAAN, termasuk melunasi biaya dokumen, service, dan kewajiban yang timbul sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 4.1 diatas
7.2. PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:
• PIHAK KEDUA akan memelihara dan merawat KENDARAAN sepanjang waktu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan selama periode sewa.
• PIHAK KEDUA tidak boleh mengulang sewakan dan/atau menyewakan atau menjadikan KENDARAAN sebagai agunan kepada pihak ketiga.
• PIHAK KEDUA tidak berhak melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari KENDARAAN, menambah atau meniadakan perlengkapan original dari KENDARAAN kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
• KENDARAAN yang disewa akan dibawa dan disimpan di tempat/ garasi PIHAK KEDUA pada tempat yang aman.
PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA

8.1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure), adalah semua kejadian di luar kekuasaan dan/atau kemampuan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA, sehingga salah satu dan atau Para Pihak tidak mampu lagi dan/atau mendapat kesukaran berat untuk melanjutkan Perjanjian, demikian pula tidak ada satu pihakpun dalam Perjanjian ini yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kegagalan atau tertundanya pelaksanaan dan setiap tugas, syarat dan ketentuan, jika kegagalan atau tertundanya pelaksanaan tersebut ditimbulkan oleh suatu sebab atau keadaan yang berada di luar kekuasaan Para Pihak yang sedemikian rupa yang menyebabkan tidak memungkinkannya Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

8.2. Bila kondisi seperti yang tersebut di dalam ayat 1 pasal ini terjadi, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (force majeure) dengan disertai dengan bukti yang cukup, dan pihak yang menerima pemberitahuan tentang keadaan memaksa (force majeure) wajib menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan diterima. Apabila sampai batas waktu tersebut pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban, maka dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure) tersebut.

8.3. Apabila pihak yang menerima pemberitahuan tentang keadaan memaksa (force majeure) setuju atau tidak setuju, maka Perjanjian akan ditinjau kembali sesuai kesepakatan dari Para Pihak.
PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

9.1. Apabila terdapat perselisihan dan pertentangan yang timbul dari Perjanjian ini atau dalam hal apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah.

9.2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat ini tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan.

9.3. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU

10.1. Terhadap Perjanjian ini Para Pihak tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

10.2. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di Tanjung Redeb
PASAL 11
KETENTUAN LAINNYA

11.1. Perubahan Perjanjian
a. Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.
b. Setiap perubahan atas Perjanjian wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
11.2. Korespondensi / Pemberitahuan
Setiap korespondensi baik permintaan atau yang Iainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus ada tanda terima) atau diserahkan Iangsung dan dialamatkan ke:

PIHAK PERTAMA
Alamat : ………………………………………..
Telepon : …………………………………………..
U.p. : Setya Pramono
PIHAK KEDUA
Alamat : ………………………………………….
Telepon : …………………………………………..
U.p : ……………………………….
Atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu pihak sesuai dengan yang disebutkan di atas. Setiap pemberitahuan / korespondensi pos tercatat dianggap telah diterima pada hari kelima hari kerja setelah tanggal pengiriman, dan pemberitahuan dengan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.
Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak pada hari dan tanggal serta tahun yang disebutkan di atas rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak akan mendapatkan 1 (satu) Perjanjian asli dengan meterai cukup dari Perjanjian.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
CV. ANUGERAH BUMI
Materai

……………………………… …………………………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s