PERJANJIAN SEWA – KENDARAAN

PERJANJIAN SEWA –  KENDARAAN

No :  __________________________

Perjanjian Sewa Kendaraan ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini,  _____________, tanggal  ________________ oleh dan antara:

I.       ________________ (selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”).

  1. PT Bank  ___________________________________ (selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak“. Terlebih dahulu menerangkan:

Bahwa,

•     PIHAK KEDUA memerlukan  dua buah kendaraan untuk kegiatan operasional dan dengan ini bermaksud menyewa kendaraan dari  PIHAK PERTAMA.

  • Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN ini (untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian“).

Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian  ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

JENIS KENDARAAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan  dua buah kendaraan milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang disewakan oleh PIHAK PERTAMA untuk kegiatan operasional PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyewa dan menerima penyerahan kendaraan untuk kegiatan operasional tersebut (untuk selanjutnya disebut dengan “KENDARAAN”) dari PIHAK PERTAMA berupa 2 (dua) unit KENDARAAN milik PIHAK PERTAMA dengan identitas sebagai berikut ;

  1. 1. Toyota Kijang LSX EFI , 1.8 (Bensin)
  • Tahun Pembuatan               :
  • Warna                                  :
  • No.Rangka                           :
  • No.mesin                              :
  • No. Polisi                              :

PASAL 2

PERUNTUKKAN KENDARAAN

KENDARAAN yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional  PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa penggunaan KENDARAAN akan tetap demikian, kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 3

PERIODE  SEWA DAN BIAYA SEWA

3.1.             Periode sewa dalam Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan efektif terhitung sejak tanggal  ___________ sampai dengan tanggal  ______________.

3.2.             Total biaya sewa per bulan untuk masing – masing KENDARAAN  adalah sebesar Rp.  ______________ ( _________________________________________ Rupiah) per bulan belum termasuk Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “Pph”), yang terdiri dari :

  • Biaya sewa KENDARAAN perbulan sebesar Rp. ______________________,- ( _____________________________ Rupiah) belum termasuk Pph, dan
  • Gaji supir per bulan sebesar Rp. _____________________ ( ______________________ Rupiah) belum termasuk Pph, biaya lembur, lembur menginap, uang makan atau  lembur pada hari libur.

3.3.             PIHAK KEDUA akan melakukan pemotongan Pph setiap bulannya atas biaya sewa KENDARAAN  serta gaji Supir dan membayarkannya kepada kantor Pajak atas nama PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku dan buktinya akan diserahkan pada PIHAK PERTAMA.

3.4.             Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perubahan biaya sewa maka akan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

3.5.             Ketentuan lembur dan ketentuan kerja lainnya untuk supir (termasuk tidak terbatas pada ketentuan kepegawaian) akan mengikuti ketentuan yang akan ditentukan oleh / berlaku pada PIHAK KEDUA.

Pasal 4
KEWAJIBAN – KEWAJIBAN

4.1.                              KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

  1. Menyediakan kendaraan cadangan yang sekelas/ setara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Perjanjian, dalam keadaan Iayak pakai/siap untuk dioperasikan, dalam hal KENDARAAN yang disewa sedang diperbaiki dan/ atau sedang dilakukan perawatan yang memerlukan waktu perbaikan / perawatan lebih dari 7 (tujuh) jam pada hari kerja
  1. Atas biaya PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pemeliharaan, service, perbaikan atas kendaraan, dan penyediaan suku cadang, sehingga selalu Iayak dan siap untuk dioperasikan serta berkewajiban melakukan pengurusan, perpanjangan dokumen kendaraan (termasuk tidak terbatas pada perpanjangan STNK).
  1. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengasuransikan KENDARAAN tersebut pada perusahaan asuransi, serta menutup asuransi atas semua resiko, termasuk tidak terbatas pada kerusakan dan  kehilangan.
  1. Senantiasa menyediakan supir pengganti, apabila supir yang ditugaskan berhalangan hadir  atau mengundurkan diri.
  1. Menyerahkan Kendaraan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

  1. Menyediakan perlengkapan standar di dalam Kendaraan termasuk tetapi tidak terbatas pada Ban Serep, Dongkrak, peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K ), dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.                              KEWAJIBAN  PIHAK KEDUA :

  1. Melaksanakan pembayaran biaya sewa kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada pasal 3 dalam Perjanjian.
  1. Mengunakan KENDARAAN tersebut sebaik – baiknya sebagimana dimaksud didalam Pasal 2 diatas.
  1. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA, apabila terjadi kecelakaan  atau kehilangan atas KENDARAAN dalam jangka waktu selambat – lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/ atau dalam jangka waktu tertentu  yang karena suatu keadaan dapat diterima PIHAK PERTAMA dengan disertai bukti laporan dari kepolisian

PASAL 5

TATA CARA PEMBAYARAN

Disepakati bahwa pembayaran sepenuhnya dari biaya periode sewa selama 1 (satu) bulan masing – masing KENDARAAN adalah sesuai ketentuan Pasal  3.2.  dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Atas sewa KENDARAAN akan dibayarkan pada awal bulan periode sewa yang bersangkutan ,  yaitu  pada  setiap tanggal 12 (dua belas) dan/ atau hari kerja berikutnya apabila tanggal  tersebut  jatuh  pada hari Sabtu  atau  hari libur lainnya.
  • Sedangkan atas gaji supir  akan  dibayarkan pada setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PASAL 6

PEMUTUSAN PERPANJANGAN  DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN

6.1.             Para Pihak berhak untuk mengakhiri maupun memperpanjang dengan menyampaikan permohonan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya periode berlakunya Perjanjian dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.

6.2.             Para Pihak sepakat bahwa pada tanggal berakhimya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan akan mengembalikan KENDARAAN kepada PIHAK PERTAMA pada tempat yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 7

JAMINAN DAN KEWAJIBAN

7.1.             PIHAK PERTAMA dengan  ini  memberikan pernyataan  dan jaminan  sebagai  berikut :

  • PIHAK PERTAMA menjamin bahwa KENDARAAN yang disewakan adalah milik PIHAK PERTAMA yang sah serta tidak sedang dalam keadaan sengketa, sitaan, atau dalam proses hukum/peradilan
  • PIHAK PERTAMA menjamin bahwa KENDARAAN yang disewakan tersebut tidak sedang dalam keadaan dijaminkan atau sengketa dengan pihak ketiga.
  • Sesuai dengan tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA menjamin bahwa PIHAK KEDUA dapat menggunakan kendaraan dengan aman tanpa gangguan ataupun klaim dari pihak ketiga.
  • PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas perawatan KENDARAAN, termasuk melunasi biaya dokumen, service, dan kewajiban yang timbul sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 4.1 diatas

7.2.                              PIHAK  KEDUA dengan ini  memberikan  pernyataan  dan jaminan  sebagai  berikut:

  • PIHAK KEDUA akan memelihara dan merawat KENDARAAN sepanjang waktu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan selama periode sewa.
  • PIHAK KEDUA tidak boleh mengulang sewakan  dan/atau menyewakan atau menjadikan KENDARAAN sebagai agunan kepada pihak ketiga.
  • PIHAK KEDUA tidak berhak melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari KENDARAAN, menambah atau meniadakan perlengkapan original dari  KENDARAAN kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK  PERTAMA.
  • KENDARAAN yang disewa akan dibawa dan disimpan di tempat/ garasi PIHAK KEDUA pada tempat yang aman.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA

8.1.             Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure), adalah semua kejadian di luar kekuasaan dan/atau kemampuan PIHAK PERTAMA  dan/atau PIHAK KEDUA, sehingga salah satu dan atau Para Pihak tidak mampu lagi dan/atau mendapat kesukaran berat untuk melanjutkan Perjanjianini, demikian pula tidak ada satu pihakpun dalam Perjanjian ini yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kegagalan atau tertundanya pelaksanaan dan setiap tugas, syarat dan ketentuan, jika kegagalan atau tertundanya pelaksanaan tersebut ditimbulkan oleh suatu sebab atau keadaan yang berada di luar kekuasaan Para Pihak yang sedemikian rupa yang menyebabkan tidak memungkinkannya Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

8.2.             Bila kondisi seperti yang tersebut di dalam ayat 1 pasal ini terjadi, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (force majeure) dengan disertai dengan bukti yang cukup, dan pihak yang menerima pemberitahuan tentang keadaan memaksa (force majeure) wajib menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan diterima. Apabila sampai batas waktu tersebut pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban, maka dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure) tersebut.

8.3.             Apabila pihak yang menerima pemberitahuan tentang keadaan memaksa (force majeure) setuju atau tidak setuju, maka Perjanjian akan ditinjau kembali sesuai kesepakatan dari Para Pihak.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

9.1.       Apabila terdapat perselisihan dan pertentangan  yang timbul dari Perjanjian ini atau dalam hal apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah.

9.2.       Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat ini tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan.

4.      Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 10

HUKUM YANG BERLAKU

10.1.    Terhadap Perjanjian ini Para Pihak tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

10.2.    Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri  _______________ di  ________.

PASAL 11

KETENTUAN LAINNYA

11.1.          Perubahan Perjanjian

a.     Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.

b.     Setiap perubahan atas Perjanjian wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

11.2.          Korespondensi / Pemberitahuan

Setiap korespondensi baik permintaan atau yang Iainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus ada tanda terima) atau diserahkan Iangsung dan dialamatkan ke:

PIHAK  PERTAMA

Alamat             :

Telepon            : (

Fax                          : (

U.p.                  :  

PIHAK KEDUA

Alamat              :

Telepon            :

Fax                          :  (

U.p                   :

Atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu pihak sesuai dengan yang disebutkan di atas. Setiap pemberitahuan / korespondensi pos tercatat dianggap telah diterima pada hari kelima hari kerja setelah tanggal pengiriman, dan pemberitahuan dengan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.

Demikian Perjanjian ini dibuat  oleh Para Pihak pada hari dan tanggal serta tahun yang disebutkan di atas rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak akan mendapatkan 1 (satu) Perjanjian  asli dengan meterai cukup dari Perjanjian.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

3 Responses to PERJANJIAN SEWA – KENDARAAN

  1. samuelisme says:

    terimakasih infonya… tapi kami baru mau merintis usaha kami di kalimantan…. kira-kira apa saja yang perlu kami persiapak… karena rencana kami… pada tahap awal, armada mobil yang kami akan gunakan adalah milik pihak ketiga yang bersepakat untuk melakukan kongsi dengan kami.. untuk selanjutnya kami akan melakukan pengadaan mobil sendiri… kami mencoba bergerak uantuk membuat merek dan memasarkan armada kami ke beberapa perusahaan… badan usaha seperti apakah yang pantas untuk kami persiapkan???

  2. yang Bapak maksud perusahaan jasa transportasi seperti Perusahaan Rental kendaraan atau pengangkutan (transportir) atau Travel?
    Untuk bentuk perusahaan yang paling ideal adalah Perseroan Terbatas (PT), namun CV (Comanditer Venoschap) atau koperasi juga bisa ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s